Setelah bapaknya, Joko Widodo usai menang pilpres kedua kali, Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Presiden Joko Widodo “Jokowi”, dan menantu Jokowi, Bobby Nasution mengumumkan ingin mencalonkan diri sebagai wali kota Surakarta, Jawa Tengah dan di Medan, Sumatera Utara. Keputusan itu tentu menuai pro kontra diranah publik.

Apabila mereka memperoleh suara dan memenangkan kontestasi di kedua daerah tersebut, bisa dipastikan Jokowi membangun dinastinya. Akan tetapi sampai saat ini belum ada kepastian pencalonan mereka pada pemilihan daerah (pilkada) pada tahun 2020 nanti. Namun, deklarasi anak dan menantu Jokowi ini dapat menjadi indikasi ke arah sana.

Kendati Jokowi tidak punya partai, Jokowi yang diusung pada pemilu 2014 dan 2019 oleh Megawati, justru pamornya meningkat serta bisa memanfaatkan relawan, partai-partai lain, dan pensiunan TNI untuk memantapkan basisnya. Hal ini justru akan mengancam dinasti Megawati. Jika Jokowi berhasil menguasai partai, maka Jokowi setidaknya sudah mempersiapkannya, yaitu pengusaha martabak kesayangannya.

Peneliti politik Indonesia dari Australian National Unversity menyoroti kesulitan PDIP dalam mencari penerus Sukarno-Megawati. Walaupun ada nama-nama trah Sukarno seperti Prananda Prabowo, dan Puan Maharani, yang saat ini menjabat ketua DPR RI, tetapi tingkat keberhasilannya masih diperhitungkan.

Ada beragam definisi dalam mengurai lema dinasti politik, namun sederhananya dinasti politik merupakan kekuatan politik yang melibatkan suatu kelompok yang memiliki kekerabatan dan menguasai kekuasaan.

Perlu dicatat, setidaknya ada tiga jenis dinasti politik di Indonesia. Pertama, patrimonial, yaitu satu keluarga berkuasa terus menerus. Kedua, lintas kekuasaan, yaitu satu keluarga berada di posisi eksekutif dan legislatif. Ketiga, lintas daerah (political octopus), yaitu sebuah keluarga menguasai jabatan strategis di berbagai wilayah.

Dalam politik kontemporer, dinasti politik bisa dijalankan melalui cara demokratis melalui rekruitmen politik sejak dini yang wajar melalui tahapan adminstrasi dan lainnya. Kemudian proses itu berlanjut pada bentuk terbuka lewat pengkondisian konstituen, agar memilih lingkaran keluarganya (otoritarian) atas dasar politik uang atau tindakan represif.

Adanya celah dinasti politik

Meski Indonesia menganut sistem demokrasi, tetapi faktor kekeluargaan masih sarat dalam nuansa politik di negara kita, bahkan aspek tersebut menjadi faktor penting untuk memilih pemimpin. Sistem dan regulasi lewat undnag-undang (UU) No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Otonomi Daerah, dan lainnya memungkinkan dibangunnya dinasti politik.

Otonomi daerah merupakan pelimpahan sebagian wewenang dari pusat ke darah. Namun, dalam praktiknya banyak timbul penyimpangan. Di antaranya, penyalahgunaan kekuasaan oleh elit politik dalam memegang kendali penuh kepentingan di daerah, dan menumbuhkan praktik dinasti dengan menempatkan keluarganya dalam sistem pemerintahan.

Data dari Kementrian Dalam Negeri menunjukkan bahwa pada tahun 2013 ada 56 daerah yang terindikasi dikuasai dinasti politik. Angka ini naik menjadi 61 daerah, atau 11% dari total daerah pada 2015. Dinasti politik memunculkan kekhawatiran adanya ketidaksetaraan dalam penyebaran kekuatan politik dan berdampak pada rusaknya iklim demokrasi.

Pencalonan Gibran dan Bobby sebenarnya dijamin konstitusi. Hanya saja, saat ini Jokowi masih berkuasa, sehingga dikhawatirkan sarat kepentingan. Nama baik dan prestasi Jokowi saat menjabat walikota, gubernur, dan presiden dapat menjadi modal mereka untuk memenangkan pemilihan.

Apabila anak dan menantu Jokowi maju dan sukses menjadi walikota, maka dominasi keluarga Jokowi akan besar, apalagi keluarga Jokowi yang lain berpotensi bisa mencalonkan diri. Masyarakat akan menerima dinasti politik jika kinerja, serta memerhatikan kesejahteraannya bagus, namun sebaliknya apabila buruk akan jatuh dengan sendirinya seperti Orde Baru pada 1998.

Dinasti politik sebenarnya bisa dicegah oleh pemerintah lewat peraturan terkait pencalonan kandidat. Misalnya prasyarat pendidikan, rekam jejak, dan rekam perilaku (kriminal). Pun oleh masyarakat. Dalam konteks ini, perlu adanya pendidikan politik yang memadai agar masyarakat mampu membaca program-program yang ditawarkan, serta menjadi pengontrol rekam jejaknya. Jika ini berhasil, masyarakat sebagai pemilih akan menjadi penentu berhasil atau tidaknya suatu dinasti politik.

0237

You may also like

Leave a reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

More in Budaya