Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Nilai Ekonomi Karbon (NEK). Presiden RI Joko Widodo mengatakan melalui Perpres ini, Indonesia telah menjadi penggerak pertama penanggulangan perubahan iklim berbasis market di tingkat global untuk menuju pemulihan ekonomi yang berkelanjutan.

Pengesahan peraturan ini juga disampaikan oleh Presiden RI Joko Widodo dalam pertemuan Conference of the Parties (COP) 26 United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) di Glasgow, UK. 

Sebagai informasi, pendekatan berbasis pasar market-based instruments (MBI) adalah kebijakannya pada aspek penetapan nilai ekonomi karbon atau yang sering disebut dengan carbon pricing. Secara umum, carbon pricing terdiri atas dua mekanisme penting yaitu perdagangan karbon dan instrumen non-perdagangan.
 
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu mengatakan selain pandemi, perubahan iklim akan menjadi tantangan global yang perlu ditangani secara bersama, baik di tingkat internasional maupun nasional dalam negeri Indonesia. Sebab, pada tahun 2016, pemerintah Indonesia telah meratifikasi Paris Agreement yang di dalamnya terdapat komitmen Nationally Determined Contribution (NDC).

Komitmen tersebut kemudian dipertegas menjadi bagian dari dokumen perencanaan pembangunan nasional 2020 – 2024 dan menjadikan penanganan perubahan iklim sebagai salah satu agenda prioritas nasional. Hal tersebut menunjukkan betapa kuatnya dukungan atas komitmen global tersebut.

Febrio menyampaikan, melalui Perpres tersebut akan mendorong upaya Indonesia menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 29% dengan kemampuan sendiri dan 41% dengan dukungan internasional pada tahun 2030.

Lebih lanjut, sektor strategis yang menjadi prioritas utama adalah sektor kehutanan, serta sektor energi dan transportasi yang telah mencakup 97% dari total target penurunan emisi NDC Indonesia. 

“Pemerintah sangat memahami bahwa untuk mencapai target NDC diperlukan inovasi-inovasi instrumen kebijakan. Penetapan Peraturan Presiden tentang Nilai Ekonomi Karbon ini merupakan tonggak penting dalam menetapkan arah kebijakan Indonesia menuju target NDC 2030 dan NZE 2060 sebagai bagian dari ikhtiar menuju Indonesia Emas tahun 2045”, tegas Febrio Kacaribu, Selasa (2/10).

Adapun teranyar, pemerintah saat ini tengah memperjuangkan isu Climate Finance dari tempat penyelenggaraan COP 26 di Glasgow. “Instrumen NEK ini menjadi bukti kolaborasi dan kerja sama multipihak yang sangat baik dan dapat menjadi momentum bagi first mover advantage penanggulangan perubahan iklim berbasis market di tingkat global untuk menuju pemulihan ekonomi yang berkelanjutan”, lanjut

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah akan melakukan transisi yang tepat agar pengenaan pajak karbon tetap konsisten dengan momentum pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19.

“Pengenaan pajak karbon dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan perkembangan pasar karbon, pencapaian target NDC, kesiapan sektor, dan kondisi ekonomi. Dengan demikian, sistem pengenaan pajak karbon yang berlaku di Indonesia bukan hanya adil (just), tapi juga terjangkau (affordable) dan tetap mengutamakan kepentingan masyarakat luas,” ujarnya.

Izzat Muttaqin, Ketua Biro Administrasi Publik PB PMII  melihat beberapa poin dari terbentunya  Peraturan Presiden atau Perpres tentang Nilai Ekonomi Karbon yaitu, untuk mempertegas Indonesia sebagai negara destinasi investasi hijau.

“Ini merupakan kesempatan emas untuk mensejajarkan bangsa Indonesia dengan negara-negara lain dan di saat yang sama mampu menjaga warisan bumi Indonesia yang sehat dan berkelanjutan yang dipinjamkan oleh anak cucu kita”, pungkas Izzat Muttaqin

Menurut dia, Perpres ini akan melengkapi peraturan kebijakan yang digunakan untuk pengendalian perubahan iklim. Sekaligus, sebagai sumber pendanaan untuk menciptakan ekonomi hijau yang berkelanjutan.

Selain itu, Izzat Muttaqin menyebut Perpres ini juga mempertegas komitmen Indonesia dalam perubahan iklim. Mulai dari penurunan emisi karbon pada 2030 dan nol emisi pada 2060.

Salah Satu Perusahaan BUMN yang berkomitmen kuat dalam mendorong hal ini adalah Bank BRI yang berkontribusi secara langsung dengan memberikan pembiayaan kepada sektor ramah lingkungan, patuh pada peraturan lingkungan, meningkatkan kinerja lingkungan, mengimplementasikan perhitungan gas rumah kaca serta mengimplementasikan inisiatif penurunan gas rumah kaca perusahaan.

Di luar itu, Izzat menyampaikam Negara kita mempunyai peluang untuk mendorong investasi energi bersih dan mengurangi emisi karbon dioksida kendaraan bermotor. Caranya melalui kebijakan seperti insentif pajak untuk energi bersih, pengembangan teknologi bersih, penandaan anggaran, dan Mekanisme Transisi Energi (ETM).

Sementara dari sektor keuangan, Izzat  menilai Direktur Utama Bank BRI Sunarso telah melakukan first Mover Sustainable yang akan membuat perkembangan fiskal dan lahan usaha baru sehingga dapat mendorong pemulihan ekonomi nasional.

“BRI dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dapat  menyusun Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan. Kategori usaha ini akan menjadi acuan untuk pengelompokan sektor usaha hijau pada industri keuangan.”

Negara kita akan dapat bersiang  dengan negara-  negara lain dalam pemanfaatan teknologi dan lingkungan.

Bincang Majalengka

You may also like

Leave a reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

More in Opini